Krawang l Translndonews.com – Sekretatis Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Media Online Indonesia (DPP MOI), HM. Jusuf Rizal menegaskan bahwa MOI adalah organisasi profesi dan tidak boleh dibawa ke politik.
“Karena itu pengurus MOI adalah mereka yang memiliki perusahaan media dan memahami dunia jurnalistik,” ujar Jusuf Rizal, menjawab pertanyaan media usai melantik DPC MOI Krawang di Hotel Swisbel, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/12/2020).
Penegasan Jusuf Rizal itu juga menjawab tudingan sekelompok orang yang mengaitkan kegiatan Sekjen MOI, Jusuf Rizal dengan partai politik maupun organisasi lainnya, sementara dirinya duduk sebagai Sekjen MOI.
Pelantikan DPW MOI Jawa Barat di Karawang
Anggapan ataupun kekhawatiran itu sebenarnya dapat dimaklumi karena Jusuf Rizal selain menjabat Sekjen MOI juga memimpin banyak organisasi, seperti menjadi Wakil Ketua Umum Bidang OKK KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI), Pembina di Ikatan Keluarga Besar Madura (IKAMA), Pembina Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dengan Rekor Muri.
Di Serikat Pekerja, pria berdarah Madura-Batak itu, juga menjabat Ketua Komite Sosial KSPSI, Ketua Tim Relawan Pekerja dan Buruh KSPSI, Jokowi-KH.Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Jusuf Rizal juga aktif menjadi Konsultan Pemenangan dalam Pilkada sekaligus memimpin Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia).
“Kita banyak mengelola organisasi itu tidak salah. Yang terpenting harus Profesional. Begitu juga dengan MOI. MOI memiliki konstitusi sendiri yang tidak boleh dilanggar. Sebagai organisasi profesi, untuk itu kami buat jargonnya Profesional, Kritis dan Konstruktif,” tegas Jusuf Rizal yang terus bersama Tim DPP MOI melakukan konsolidasi dan koordinasi ke daerah
Jusuf Rizal yang juga wartawan senior menegaskan, organisasi MOI adalah organisasi profesi di bidang industri media online. Untuk itu pengurusnya pun adalah mereka yang memahami industri media online. Memahami dunia kewartawanan serta UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. MOI bukan organisasi politik dan tidak boleh dibawa-bawa berpolitik.
“Jadi jangan pula yang tidak paham urusan media online, apalagi menulis pun tidak bisa dijadikan pengurus. Nanti organisasi bisa melenceng dari tujuan awalnya untuk mewadahi, melindungi dan mensejahterakan insan pers serta memajukan industri media online,” tambah pria yang sukses dukung SBY menjadi Presiden selama 10 Tahun (2004-2014).
Sekjen DPP MOI HM. Jusuf Rizal bersama ketua dan pengurus DPW MOI Jawa Barat
Namun demikian, lanjutnya bukan berarti MOI buta politik. MOI tetap memiliki strategi politik untuk memajukan organisasi MOI sebagai “The King of Indonesian Online Media”. MOI mengikuti perkembangan politik dan membangun sinergitas dengan berbagai institusi, seperti KPU, Bawaslu, BNN, Bank, Pemerintah, Pemda maupun mitra strategis lainnya.
Lebih jauh menurut wartawan senior yang sudah lebih dari 35 Tahun bergelut di dunia komunikasi itu, mendirikan organisasi, seperti media online itu, tidak sulit. Yang sulit itu mengembangkan dan memajukannya. Bagi yang hanya buat main-main atau hanya sekedar kepentingan politik sesaat, usianya tidak akan lama. Nanti tidak usah diapa-apain, akan mati sendiri.
Karena itulah sebagai Sekjen bersama Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring, Ketua Harian, Siruaya Utamawan, Bendum, Hj. Candra Manggih serta pengurus DPP MOI lainnya, bahu-membahu membangun jaringan MOI ke daerah secara selektif agar MOI tidak hanya dijadikan instrumen politik kelompok kepentingan, namun berkinerja rendah.
“Kami pengurus DPP MPO membangun organisasi perusahaan media online ini secara profesional, transparan serta berusaha memberikan kepercayaan pada orang yang tepat. Sebab jika tidak diberikan pada ahlinya, cepat atau lambat bisa ambruk,” papar Jusuf Rizal yang juga menyerahkan SK DPW Jabar. (sbr Liranews)
