TRANSINDO, Kasus pidana yang menjerat R selaku salah satu pengurus kopwan saraswati karanganyar memulai babak baru, setelah permohonan Pra Peradilan yang di ajukan oleh R melalui Kuasa Hukumnya Riyanto Al.SE.SH. dan Dewo Broto Yulianto SH para advokat pada Kantor Hukum Bintang Songo Colomadu di tolak oleh Pengadilan Negeri Karanganyar.
Namun Kuasa hukum R tidak tinggal diam, sebagai langkah lanjut Kuasa Hukum R mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Karanganyar, di awali dengan sedikit drama saat kuasa hukum R mendaftarkan Gugatan ke PN karanganyar, melalui ecourt sempat di tolak oleh PN karanganyar dengan alasan surat kuasa belum di daftarkan.
Penolakan di beritahukan melalui pesan WhatsApp pada tanggal 03 februari 2025, saat di tanya awak media, apakah ada aturan surat kuasa harus di daftarkan dulu sebagai syarat pendaftaran perkara melalui ecourt, Riyanto AL menegaskan, sejak kapan ada aturan kalau mau daftar perkara harus mendaftarkan kuasa dulu.
“Ini sangat aneh dan ketika kami konfirmasi ke Petugas PTSP PN Karanganyar di dapati jawaban itu adalah aturan di PN karanganyar, “terang Advokat Berpenampilan Gondrong ini.
Masih apa kata Riyanto, aturan seperti itu menurutnya merepotkan dan tidak masuk akal bagaimana jika penggugat atau kuasa penggugat berada di luar kota.
“Jika syarat pendaftaran perkara harus mendafatkan kuasa dulu, sangat tidak efisien waktu dan sangat merepotkan, “ungkap Riyanto Al.
Guna menindak lanjuti penolakan tersebut, tanpa buang waktu Riyanto gerak cepat mendaftarkan kuasa ke PN Karanganyar sore itu juga (03/02/25). Setelah mendaftarkan kuasa di lanjutkan mendaftar perkara melalu ecourt.
Alhasil pendaftaran di terima dan telah di regristasi pada PN Karanganyar dengan Nomor perkara 12/Pdt.G/2025/PN Krg, dalam hal ini setidaknya ada 8 pihak yg di jadikan tergugat ,yaitu pelapor, ketua , sekertaris kopwan saraswati, pengawas kopwan saraswati, dan tentunya Polres Karanganyar selaku yang menangani perkara dugaan penggelapan dana kopwan saraswati, yang telah menetapkan R sebagai tersangka atas laporan salah satu nasabah kopwan Saraswati yang tidak bisa mencairkan dananya.
Ketika di tanyakan kenapa Kuasa Hukum R ini masih melakukan upaya hukum, Riyanto Al menjawab perkara ini sangat janggal. Menurutnya R di tetapkan tersangka dengan pasal penggelapan dan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin kepala Bi.
“Sejak kapan koperasi dalam menjalankan operandinya harus ijin kepala Bank BI? dan terhadap pengelalapannya sangat aneh juga, tersangka R ini kan pengurus koperasi mana mungkin mengelapakan sendiri sedangkan menurut pelapor kerugianya mencapai 250 juta, sedangkan R tidak pernah menerima uang dari pelapor sejumlah itu, maka kami menyakini bahwa ini adalah ranah perdatan yang di paksakan jadi pidana, “ketus Riyanto Al dengan nada Geram.
Lantas apakah ada upaya lain?, menurut Riyanto Al masih ada langkah lain yang akan dilakukannya, ketika di kejar pertanyaan langkah hukum apa, ia masih merahasiakanya, jika sudah waktunya awak media akan diberi tahu.
Dan ketika di tanya peluang gugatan perdata, Riyanto Al masih melihat, menurutnya akan memaksimalkan di gugatan perdata ini. Kemudian harapan Riyanto Al gugatan dapat dikabulkan.
“Harapan kami semoga gugatan ini dapat di kabulkan dan penyidik selaku kepolisian negara republik indonesia sebagai pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat lebih selektip dalam menangani perkara serta jangan sampai tebang pilih, “pungkas Riyanto Al.
Tim Redaksi
